Layanan Hukum & Jasa Pengurusan PKKPR 1. Apa itu PKKPR? Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach), PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan dokumen legalitas utama yang menggantikan fungsi Izin Lokasi dan izin pemanfaatan ruang terdahulu. Dokumen ini menjadi acuan mutlak yang menyatakan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang/investasi …
Get Started Dengan bangga kami umumkan bahwa mulai hari ini, MyLegal Indonesia menghadirkan inovasi terbaru dalam layanan hukum berbasis teknologi: Asisten Hukum Digital MyLegal Indonesia. Asisten hukum digital ini hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan bagi klien kami dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Didukung dengan data regulasi yang komprehensif dan …
PENGUMUMAN RESMI PELUNCURAN ASISTEN HUKUM DIGITAL MYLEGAL INDONESIA Selengkapnya »
VERIFIKASI PKKPR 181 PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana Detil Tata Ruang. Persetujuan PKKPR disetujui oleh OSS dengan dasar permohonan dari pelaku usaha. Ini merupakan dokumen penting yang harus dimiliki pelaku usaha ketika ingin menjalankan bisnis, khususnya ketika ingin mendirikan bangunan untuk …
Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI) (IZIN / SERTIFIKAT STANDART) Bagi yang bermaksud membangun Industri atau bekerja di bidang legal Industri berikut adalah prosedur pengajuan Verifikasi Izin/ SS di OSS. Sebelum melakukan Verifikasi berikut adalah hal yang harus diperhatikan dan persyaratan yang harus dipenuhi : Perusahaan harus menentukan KBLI yang sesuai dengan produk yang dihasilkan. Pemilihan …
Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI) (IZIN / SERTIFIKAT STANDART) Selengkapnya »
